SPIKERS Sulsel Layangkan Surat ke PT Fast Food Indonesia Tbk

SULSELNEWS - Serikat Pekerja Independen (SPIKERS) Sulawesi Selatan Layangkan surat kepada Direktur PT Fast Food Indonesia, Tbk atau restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) dengan Nomor: 002 / TPU / SPIKERS / XII / 2022 Perihal Tuntutan Pembayaran Hold Upah dan Penyesuaian  Upah level Staff  dan  THR, Jum'at, (18/03/2022).

Surat tersebut di bawa langsung oleh Divisi Hukum dan HAM Serikat Pekerja Independen (SPIKERS) Sulsel, Asywar S.ST.,SH ke kantor pusat PT Fast Food Indonesia, Tbk  Jl. Let. Jend. Haryono M.T. Kav.7 Jakarta.

Asywar S.ST.,S.H menjelaskan bahwa didalam isi surat meminta pihak PT Fast Food Indonesia, Tbk untuk melakukan mediasi antara pihak Direksi dan SPIKERS Sulsel terkait permasalahan Pembayaran Hold Upah dan Penyesuaian  Upah level Staff  dan  THR yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

Ia menambahkan, bahwa sebelumnya sudah ada hasil kesepakatan antara perusahaan PT.FASTFOOD INDONESIA.Tbk dengan SERIKAT PEKERJA PT.FASTFOOD INDONESIA Tbk (SPFFI) terkait penyesuaian kebijakan perusahaan di periode Covid-19 untuk tahun 2021 yang dituangkan dalam surat No:019/PMD-KFC/INT/III/2021, untuk melakukan pelunasan Hold Gaji karyawan  hingga batas Bulan Desember 2021.

"Namun sampai saat ini pihak perusahaan  Mangkir dari kesepakatan tersebut," jelas Asywar S.ST.,S.H selaku Divisi Hukum dan HAM SPIKERS Sulsel saat di konfirmasi oleh awak media melalui WhatsApp.

Sebelumnya pihak perusahaan  mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan alasan pandemi Covid-19 pada April 2020. Di antaranya seperti pemotongan upah dan hold upah, membayar THR tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KFC, serta menunda pembayaran upah lembur buruh.

Akibat dari kebijakan ini, para pegawai KFC tersebut mendapatkan upah jauh di bawah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang berlaku pada tahun 2020 hingga akhir 2021. 

Selain itu, para pekerja menyebut perusahaan juga mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran tunjangan kelahiran, kematian, pernikahan, dan penghargaan masa kerja. Padahal, kebijakan ini sudah dituangkan dalam PKB," tandas Asywar.

Berbagai situasi ini,  telah dialami seluruh pekerja KFC dengan durasi waktu hampir 2 tahun sejak pandemi Covid-19.

"Hingga hari ini belum ada kejelasan, kapan semua ini akan dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja," tambahnya.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Pasal 49 :
(1).perusahaan yang dinyatakan pailit atau dilikuidasi beradasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan,upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja / Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
(2).Upah pekerja /Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.
(3)Hak lainnya  dari pekerja /Buruh sebagaiman dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali kepada para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

Pasal 50 : Apabila pekerja / Buruh jatuh pailit, upah dan segala pembayaran  yang timbul  dari hubungan kerja tidak termasuk  dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25 % ( dua puluh lima persen )dari upah dan segala pembayaran yang timbul  dari hubungan kerja yang harus di bayarkan. 

pasal 61 :ayat (1)pengusaha yang terlambat membayar dan /atau tidak membayar upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan :
a.mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal,seharusnya upah dibayar,dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan.

b.sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1 % untuk setiap keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebih 50 % dari upah yang seharusnya dibayarkan.

"Kita ketahui bersama selama Pandemi Covid-19, seluruh karyawan KFC yang tersebar diseluruh pelosok nusantara, menjadi Garda paling terdepan berjibaku berjuang demi perusahaan, dan tetap  melayani seluruh customer yang masuk di KFC dengan latar belakang berbeda-beda dari berbagai kalangan, kita ketahui bersama covid -19 menurut kalangan medis sangat berbahaya, dan proses penularannya sangat cepat, dan kita tidak bisa mengetahui siapa yang membawa dan siapa yang menularkan, karyawan KFC dengan tulus dan tetap berjuang demi mendulang pundi – pundi uang buat perusahaan yang mereka cintai," terangnya.

Namun, perusahaan mengeluarkan kebijakan yang sangat mengiris hati para karyawan KFC di seluruh pelosok Nusantara. sampai upah mereka dipotong sebesar 15-30% diberbagai level, store, maupun Rsc, dengan secara tiba –tiba tanpa adanya koordinasi atau sosialisasi terlebih dahulu, dengan pertimbangan penghematan.

Namun Fakta yang terjadi berbeda apa yang ada di lapangan, Gerai baru KfC tetap dibuka selama Pandemi, Renovasi Gedung tetap berjala, Pengambilan NSF ke cabang-cabang tetap berjalan dengan menggunakan biaya yang cukup Fantastik.

Dan ini semua dilakukan oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan hak para pekerja atau karyawan KFC, yang selama dua tahun terakhir ini berjuang sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, pembayaran THR tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja bersama atau (PKB), yang kita ketahui bersama bahwa  sampai saat ini PKB sudah diperpanjang sampai adanya kesepakatan dengan serikat pekerja.

"Kami dari Serikat Pekerja Independen Sulawesi Selatan meminta kepada perusahaan PT. Fast  Food Indonesia  Tbk, untuk segera menunaikan kewajiban atau membayarkan apa yang menjadi hak karyawan dan janji perusahaan kepada seluruh pekerja PT. Fast Food Indonesia Tbk. berdasarkan dengan surat antara pihak perusahaan dengan serikat (SPFFI). Dan mengingat batas waktu akhir perjanjian tersebut sudah berakhir," tutup Asywar.®