Bupati Wajo Dukung Penuh Program Desa Antikorupsi KPK

SULSELNEWS | WAJO - Bupati Wajo, Amran Mahmud, menginginkan seluruh desa di Kabupaten Wajo menjadi pelopor desa antikorupsi. Ini sejalan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan program Desa Antikorupsi, yang Sulawesi Selatan (Sulsel) jadi salah satu provinsi percontohan.

Amran Mahmud menyampaikan harapan itu usai menghadiri kick off pembentukan Desa Antikorupsi 2022 pada 10 provinsi di Indonesia yang berlangsung di Desa Pakkatto, Kabupaten Gowa, Sulsel, Selasa (7/6/2022).

Mengangkat tema Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi, kegiatan dibuka Ketua KPK, Firli Bahuri.

Program ini merupakan kerja sama KPK dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Amran Mahmud mengapresiasi pembentukan Desa Antikorupsi sekaligus menyampaikan selamat kepada Desa Pakkatto yang ditunjuk sebagai percontohan pembentukan Desa Antikorupsi di Sulsel.

"Kami juga mengapresiasi pembentukan Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK RI ini yang bertujuan membangun implementasi dan sinergi program-program pemerintah dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang bebas korupsi," ucap Amran Mahmud. Ia pun berharap penunjukan Desa Pakkatto di Gowa bisa diikuti desa-desa yang ada di wilayah Wajo.

Sementara, Firli Bahuri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh yang hadir pada kegiatan ini. Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi ini tidak boleh padam.

Firli Bahuri menjelaskan KPK sangat consern dan tidak pernah lelah dalam bekerja membebaskan negeri ini dari praktik korupsi. "Pemberantasan korupsi ini tentu tidak dapat dilakukan oleh KPK sendiri. Karena itu, sebelumnya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kami menyampaikan konsep pemberantasan korupsi adalah orkestrasi. Kami mengajak segenap kamar-kamar kekuasaan harus melibatkan diri dalam upaya pemberantasan korupsi," ucapnya.

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kecintaan KPK terhadap desa dan masyarakatnya.

"Kami mengusulkan kepada Pak Ketua KPK agar berkenan untuk penyerahan penghargaan kepada desa yang sudah berhasil mewujudkan sebagai Desa Antikorupsi bisa dilaksanakan di provinsi masing-masing. Ini diharapkan agar gaungnya bisa dirasakan oleh seluruh desa dalam provinsi tersebut," ujarnya.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, turut menyampaikan kebahagiannya atas terpilihnya Desa Pakkatto sebagai percontohan Desa Antikorupsi. Ia berharap agar ini bisa menjadi pilot project dan memberikan efek positif bagi desa di sekitarnya.

Sudirman juga menyampaikan bahwa ini bukanlah pertama dalam pengawalan antikorupsi di Sulsel dari KPK karena memang sudah menganut trisula, yaitu bagaimana mengedukasi, mencegah, dan penindakan adalah yang terakhir.

"Kami merasa bangga dan bersyukur bahwa Bapak Ketua KPK langsung turun ke lapangan dan itu wujud bahwa perhatiannya besar kepada desa kita," ucapnya.

Kegiatan turut dihadiri jajaran KPK, pejabat mewakili Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Selain itu, gubernur ataupun perwakilan dari provinsi yang jadi percontohan, yakni Sulsel, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Hadir pula jajaran Forkopimda Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulsel, Forkopimda Gowa, serta undangan lainnya. (FN)