Komisi A Sebut Keputusan Plt Gubernur Sulsel Rugikan Rakyat

SULSELNEWS | MAKASSAR - Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle menilai, langkah Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman melantik pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulsel sangat merugikan masyarakat Sulsel. 

Menurut politisi Demokrat itu, pelantikan selain dianggap sangat terlambat pasca keluar rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), juga sangat disangkan pelantikan tersebut menghasilkan banyak jabatan eselon II yang kosong. 

"Menurut saya pelantikan itu terlambat dan sangat di sayangkan justru yang kita harapkan semua yang Plt terisi cepat, ini ada yang dia lantik mengisi Plt cuman ada juga yang dia kosongkan, yang difinitif dia geser lalu kemudian tempat asalnya kosong," ungkap Selle KS Dalle saat dihubungi awak media, Selasa, 28 September 2021. 

Apalagi jauh sebelum ini Komisi A DPRD Sulsel sudah mengingatkan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman agar menyelesaikan masalah mendasar di internal pemerintahan. 

"Ini yang sangat di sayangkan, karena dari awal kami di DPRD khususnya komisi A selalu mengingatkan, bahwa masalah mendasar harus diselesaikan oleh pak Plt Gubernur sekarang ini," ujarnya. 

Dengan bertambahnya jabatan eselon II yang kosong di lingkup Pemprov Sulsel saat ini dimana sebelumnya 12 sekarang bertambah menjadi 14 jabatan eselon II kosong. 

"Pemerintahan nggak bisa kita berharap kinerja Plt secara maksimal kalau strukturnya tidak normal. Kalau kinerja tidak maksimal kan berarti yang rugi rakyat, tentu ada beberapa hal capaian-capaian yang direncanakan tidak bisa tercapai secara maksimal," tegasnya. 

"Saya mau bilang itu pelantikan sangat terlambat sekali. Ini melantik baru ada yang di kasi kosong, inikan niatnya bukan untuk menormalkan pemerintahan, justru menjadi tanda tanya besar," lanjutnya. 

Selain posisi eselon II masih ada lagi jabatan eselon III dan IV yang belum juga didefinitifkan, padahal seharusnya itu dulu disesuaikan apalagi tidak lama lagi akan menghadapi sekolah tatap muka dan Ujian Nasional (UN). 

"Baru di eselon II belum kita bicara yang lain-lain, bagaimana dengan Plt kepala sekolah yang ratusan sampai sekarang masih Plt. Bagaimana kita mau menghadapi UN ini bagaimana yang mau menghadapi sekolah tatap muka dan tidak gampang menyediakan itu, pasti ada konsep yang matang dan betul-betul tidak merugikan anak-anak. Sementara banyak yang harus diselesaikan nah kalau kepala sekolahnya Plt bagaimana," jelasnya. 

Selesai itu, Selle KS Dalle menyampaikan apresiasi kepada Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) atas sikapnya menarik kembali Prof Jufri dari Pemprov Sulsel. 

"Saya apresiasi itu sikap dan langkahnya Rektor UNM saya sebagai Komisi A sangat apresiasi itu," tuturnya. 

Lebih lanjut Selle KS Dalle menilai rekrutmen orang kampus masuk di birokrasi pemerintahan bukan rekrutmen abal-abal melainkan berdasarkan disiplin keilmuannya. 

"Itu di rekrut (Orang kampus) bukan seperti birokrat yang lain tapi disiplin ilmunya yang kita harapkan, lalu kemudian digeser seperti birokrat yang meniti karir di pemerintahan. Menurut saya tidak sesuai dengan niat awal wajarlah kalau di tarik kembali ke profesi awalnya," tutupnya.®